Hak Warga Negara Asing Terhadap Harta Bersama Berupa Benda Tetap Pasca Putusan Cerai

  • Kahirul Aswadi Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Abstract

Pada prinsipnya warga negara asing tidak diperbolehkan memiliki hak atas tanah di Indonesia hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 26 UUPA, namun yang menjadi persoalannya sekarang antara warga negara asing dengan warga negara Indonesia sering terjadi perkawinan campuran dan dari perkawinan tersebut tidak menutup kemungkinan terjadinya perceraian hingga berdampak pada pembagian harta bersama yang diperoleh selama dilangsungkannya perkawinan.  


Sebagai bahan analisa dalam penulisan ini penulis menggunakan bahan hukum berupa Putusan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor: 0040/Pdt.G/2013/PA.GM Perkara Cerai Gugatan dan Harta Bersama antara CHRISTINE IRENE Als AISYAH Binti RONALD CHARLES PIERCE sebagai Penggugat melawan RUSNAN JAYADI Bin MUHDAR selaku Pihak Tergugat, adapun hasil penelitian yaitu Majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Nomor: 0040/Pdt.G/2013/PA.GM menjatuhkan putusan dengan menyatakan bahwa sebidang tanah seluas 2.709 M2 beserta bangunan di atasnya yang dikenal di Desa Malaka, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara dengan Sertipikat Hak Milik atas nama Rusnan Jayadi (Tergugat) adalah hak Penggugat (CHRISTINE IRENE Als AISYAH Binti RONALD CHARLES PIERCE) selaku warga negara asing (Amerika), apabila dibenturkan dengan ketentuan Pasal 66 UUPA adalah batal karena hukum dan tanahnya jatuh kepada Negara, karena apabila dicermati ketentuan Pasal 66 UUPA yang menyatakan bahwa,” Setiap jual-beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk langsung atau tidak langsung memindahkan hak milik kepada orang asing, kepada seorang warga negara yang disamping kewarganegaraan Indonesianya mempunyai kewarga-negaraan asing atau kepada suatu badan hukum kecuali yang ditetapkan oleh Pemerintah termaksud dalam Pasal 21 ayat (2).


Berdasarkan hasil penelitian penulis berpendapat bahwa meskipun tindakan penguasaan sebidang tanah oleh warga negara asing berdasarkan pembagian harta bersama bertentangan dengan hukum, akan tetapi secara keperdataan warga negara asing masih memiliki hak terhadap sebidang tanah yang diperoleh selama perkawinan namun penguasaan yang dilakukan tidak boleh berlangsung lama karena sesuai dengan prinsip dasarnya warga negara asing tidak boleh menguasai dan memiliki sebidang tanah di Indonesia, sehingga adapun solusi yang penulis tawarkan adalah agar aset berupa sebidang tanah mendapatkan legalitas yang sah secara hukum, warga negara asing sesegera mungkin membuat Badan Hukum berupa Perseroan Terbatas (PT) kemudian apabila Perseroan Terbatas sudah terbentuk maka aset tersebut dimasukan kedalam Perseroan Terbatas. 

Published
Jun 28, 2019
How to Cite
ASWADI, Kahirul. Hak Warga Negara Asing Terhadap Harta Bersama Berupa Benda Tetap Pasca Putusan Cerai. JURNAL UNIZAR LAW REVIEW, [S.l.], v. 2, n. 1, june 2019. ISSN 2620-3839. Available at: <http://e-journal.unizar.ac.id/index.php/ulr/article/view/111>. Date accessed: 16 dec. 2019.