Pengujian Konstitusional Peraturan Desa Dalam Peraturan Perundang – Undangan

  • Hafizatul Ulum Universitas Islam Al-Azhar
  • Haerani Haerani Universitas Islam Al-Azhar Mataram
  • Budi Hartono Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Abstract

Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Salah satu ciri Peraturan Desa sebagai peraturan perundang-undangan adalah dapat diuji apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. permasalahan yang di angkat meliputi:  Bagaimana kedudukan Peraturan Desa dalam Peraturan Perundang-Undangan dan  bagaimana bentuk Pengujian Konstitusionalitas. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative yang mengutamakan bahan hukum kepustakaan. Pembentukan peraturan desa tidak mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Peraturan desa sebagai peraturan yang ditetapkan oleh kepala desa merupakan jenis peraturan perundang-undangan yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, bentuk pengujian konstitusionalitas Peraturan Desa dalam peraturan perundang-undangan dilakukan dalam bentuk Executive Review serta berkaitan erat dengan hubungan negara kesatuan dengan pengawasan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa.


 

Published
Dec 24, 2020
How to Cite
ULUM, Hafizatul; HAERANI, Haerani; HARTONO, Budi. Pengujian Konstitusional Peraturan Desa Dalam Peraturan Perundang – Undangan. JURNAL UNIZAR LAW REVIEW, [S.l.], v. 3, n. 2, p. 197-209, dec. 2020. ISSN 2620-3839. Available at: <http://e-journal.unizar.ac.id/index.php/ulr/article/view/322>. Date accessed: 16 apr. 2021. doi: http://dx.doi.org/10.1234/ulr.v3i2.322.