Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Siswa Pendidikan Pembentukan Bintara Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Berdasarkan Perkap 11 Tahun 2009
Abstract
AbstrakLatar belakang penelitian ini sesuai Pasal 15 Ayat (5) huruf c Peraturan Kapolri Nomor 11 Tahun 2009 mengatur bahwa seorang Siswa Bintara yang masih berstatus melakukan pendidikan di Sekolah Polisi Negara tidak boleh melakukan tindak pidana dan/atau pelanggaran kode etik Kepolisian, tidak mentaati dan menghormati norma kesusilaan, norma agama, nilai-nilai kerarifan lokal, dan norma hukum. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan mengenai penegakan disiplin Siswa berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Sekolah Polisi Negara, pertanggungjawaban hukum terhadap siswa Pendidikan Pembentukan Bintara Polri yang melakukan tindak pidana berdasarkan Perkap 11 tahun 2009 tentang Pokok-pokok Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di SPN dan untuk mengetahui Sanksi apa yang diberikan kepada siswa Pendikan Pembentukan Bintara Polri yang melakukan tindak pidana. Penelitian ini dilaksanakan di Belanting Kec. Sambelia Lombok Timur dengan memilih instansi yang terkait dengan perkara ini yaitu dilaksanakan di Sekolah Polisi Negara Daerah Nusa Tenggara Barat. Metode penelitian ini bersifat penelitian hukum normatif atau penulisan kepustakaan dengan menggunakan pendekatan studi kasus ( The Case Approach) dan Perundang-undangan (The Statute Approach). Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) Pengaturan mengenai penegakkan disiplin Siswa Berdasarkan Perkap 11 tahun 2009 tentang Pokok-pokok Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Sekolah Polisi Negara yang melakukan tindak pidana, telah sesuai berdasarkan fakta-fakta hukum baik melalui keterangan-keterangan saksi, keterangan terperiksa, maupun alat bukti selain itu juga didasarkan pertimbangan yuridis yaitu sidang dewan pendidikan sekolah, dan sidang dewan penuntun Diklat Polda NTB dan dapat dilaksanakan hukuman disiplin.
