Implementasi Pasal 66 AYAT (4) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Dalam Pengisian Jabatan Wakil Kepala Daerah (Studi Kasus Kabupaten Lombok Barat )

Abstract

ABSTRAK

Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk kepulauan serta berdasarkan hukum dan menjalankan kedaulatan rakyat sesuai dengan  Pasal 1 ayat (1), (2), (3) UUDNRI Tahun 1945, mengingat Luas wilayah dan terdiri atas pulau-pulau maka dalam Pasal 18 ayat (1), (2), (3) diaturlah pembagian wilayah dengan sistem Pemerintahan Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan, atas dasar ketentuan konstitusi tersebut maka lahirlah sistem Pemerintahan daerah dengan pengaturan hukum tersendiri, yakni Undang–Undang Pemerintahan daerah dan undang-undang Pemilihan kepala daerah. Hal ini menandakan negara mengakui kedaulatan rakyat dalam sebuah pemilihan kepala daerah yang berisi pasangan 1(satu) paket kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai komponen dalam pemerintahan daerah, terkait dengan penulisan skripsi ini maka penulis mengambil Judul Implementasi Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Dalam Pengisian Jabatan Wakil Kepala Daerah (Studi Kasus Lombok Barat) Yang bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan dari perintah Norma Pasal 66 ayat (4) Undang-undang aquo, penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang dilakukan dengan mencari sebab dan akibat yang timbul dari lowongnya Jabatan Wakil Bupati Lombok Barat ditinjau dari Undang- undang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah, maka untuk mendapatkan data yang relevan peneliti melakukan pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan (Library Research) dan lapangan (Field Research) dengan melakukan interview langsung kepada pihak-pihak terkait di Kabupaten Lombok Barat.

Berdasarkan Hasil Penelitian maka dapatlah diketahui penyebab tidak Diisinya jabatan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Barat, disebabkan oleh adanya Norma Kosong, yang mana dalam perintah norma Pasal 176 ayat (5) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016, mengatur ketentuan dalam hal ihwal kekosongan Jabatan Wakil Kepala Daerah, partai pengusung mengusulkan 2 orang calon untuk dipilih dalam rapat paripurna DPRD, dan tata cara Pemilihan melalui DPRD diatur dalam sebuah Peraturan Pemerintah, Perintah Norma Undang - undang kepada Pemerintah untuk melahirkan Peraturan Pemerintah tidak berjalan maksimal sehingga berlarut-larut dan menjadi komoditi politik hal ini bertentangan dengan Pasal 206c yang mengamanatkan PP terbit 3 bulan, sehingga jabatan aquo kosong hingga jabatan kepala daerah Periode pengganti 2014-2019 berakhir, namun hal itu sebenarnya bisa dihindari karena pada dasarnya dalam UU NO 10 Tahun  2016 dalam Pasal 205B menentukan penggunaan PP dari UU Nomor 1 Tahun 2015 Subsider UU No.8 Tahun 2015 untuk mengatasi recht vakum, praktis dengan tidak menjalankan perintah norma hukum merupakan bentuk  penyalahgunaan wewenang oleh penguasa (Deteournement de Pouvoir) karena mengabaikan hukum dan berakibat hilangnya kedaulatan hukum dan juga kedaulatan rakyat dikabupaten Lombok Barat.

Kata Kunci : Jabatan Wakil Kepala Daerah, Detournement De Pouvoir